Pengantar
Timothy J. Colton memberikan gambaran tentang realitas politik Rusia ketika Uni Soviet masih berdiri. Menurutnya, Uni Soviet merupakan suatu sistem politik pertama yang menerapkan model pemerintahan dimana partai politik menggunakan negara atau birokrasi sebagai penggerak utama dalam perubahan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Sistem politik semacam ini kemudian banyak ditiru oleh negara-negara dunia ketiga, contohnya dalam bentuk rencana pembangunan lima tahunan. Selain itu lanjut Colton, Uni Soviet juga merupakan negara pertama yang memperkenalkan gagasannya tentang teknokrasi, dimana jabatan-jabatan dalam pemerintahan diisi oleh para ahli atau para pakar dibidangnya. Dalam konteks politik, Colton memberikan penekanan bahwa kehidupan politik Uni Soviet ibarat suatu piramid, yang berada diujung atas dikuasai oleh kelompok elit yang menguasai sejumlah besar masyarakat penduduk secara ketat, penguasa yang dimaksud adalah piramid birokrasi dan partai komunis.[1]
Dua piramida tersebut (birokrasi dan partai komunis) pada akhirnya telah menempatkan posisi negara dikuasai oleh dua institusi yang menjelma menjadi satu kesatuan elit pemerintah yang despotis. Kenyataan ini sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian Theda Skocpol[2] tentang revolusi Rusia, bahwa gerakan revolusi yang terjadi pada abad ke-20 sekitar tahun 1917-1918 yang dimotori oleh kaum buruh dan petani, bercita-cita menegakkan demokrasi proletariat. Namun revolusi Rusia dalam waktu cepat pula telah melahirkan negara partai-birokratik, dimana kekuasaan dikendalikan secara terpusat, dan untuk mendorong percepatan industrialisasi nasional dilakukan upaya politik kekerasan dengan sistem komando.
Piramida kekuasaan birokrasi yang didominasi oleh elit politik partai komunis tersebut kemudian berakhir pada tanggal 25 Desember 1991 ketika Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet, dan sekaligus mengakhiri eksistensi Uni Soviet. Runtuhnya negara adi daya itu telah menyisakan berbagai persoalan krusial yaitu, terjadinya penyebaran teritorial wilayah negara bagian yang kemudian membentuk sebuah “Uni” baru. Republik Soviet Federal Sosialis Rusia (RSFSR) sebagai negara bagian terbesar yang dipimpin oleh Boris Yeltsin kemudian menjadi Federasi Rusia adalah kepingan terbesar negara adi daya itu dan menjadi pewaris kebesaran Uni Soviet, hingga terpilihnya Vladimir Putin untuk menggantikan Boris Yeltsin.[3] Selanjutnya, fokus tulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana posisi birokrasi Rusia setelah Uni Soviet berakhir, kemudian memasuki era domokratisasi.
Birokrasi Rusia: Suatu Pendekatan Teoritis
Untuk menjelaskan tentang kondisi birokrasi pemerintahan Rusia, tidak bisa dijelaskan oleh satu teori tunggal tetapi diadaptasi dengan beberapa pendekatan teori lainnya. Sebagai pemaparan awal, penting untuk dikemukakan bahwa kajian tentang birokrasi mulai dilakukan pada sekitar abad ke-18 (1780-an). Peristiwa politik yang berlangsung dalam kurun waktu itu terjadinya revolusi Prancis. Istilah birokrasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang Filosof Prancis, Baron de Grimm.[4] Dalam pengertian umum tentang birokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Arif Budiman bahwa posisi birokrasi hanyalah sebagai agen pelaksana dari negara.[5] Hal ini mengandung pengertian bahwa yang dilakukan oleh aparatur birokrasi adalah melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh negara. Konsekuensi dari aturan normatif ini bahwa birokrasi posisinya adalah netral secara politik. Pandangan semacam ini ditengarai oleh beberapa ahli sangat dipengaruhi oleh corak pemikiran Max Weber yang menelurkan tentang konsep ideal birokrasi.
Dalam kacamata Hegel yang menempatkan birokrasi sebagai penengah yang berdiri diantara dua kepentingan, negara dan masyarakat. Miftah Toha[6] menjelaskan bahwa secara spesifik, Hegel mengidentifikasi ada beberapa kelompok klasifikasi dalam masyarakat diantaranya yaitu kelompok profesional, usahawan, dan kelompok lainnya yang mewakili berbagai kepentingan partikular (khusus). Sementara entitas negara lebih berorientasi pada kepentingan yang bersifat umum (general). Posisi antara kepentingan partikular dan general, disitulah birokrasi. Marx tidak sependapat dengan logika Hegel, karena menurutnya, posisi negara dengan segala macam perangkatnya, semuanya itu merupakan instrumen atau alat dari kelompok yang disebut dengan kapital-borjuis. Jadi menurut Marx, birokrasi hanyalah alat untuk melayani kepentingan kelompok kecil (partikular) yaitu kelompok elit borjuis, bukan melayani kepentingan masyarakat umum (general).
Adapun gambaran tipe ideal birokrasi yang dikemukakan Weber mengandung pengertian bahwa suatu birokrasi atau administrasi memiliki bentuk yang pasti dimana semua fungsi harus dijalankan dengan cara yang rasional, dengan beberapa ciri diantaranya yaitu (1) individu pejabat secara personal bebas, namun dibatasi oleh jabatannnya ketika ia menjalankan tugas jabatannya, (2) setiap jabatan disusun secara hirarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya adalah adanya kekuasaan yang besar di level tingkat atas dan kecilnya kekuasaan di level bawah, (3) tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain, (4) setiap pejabat tidak dibenarkan menggunakan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.[7] Pemikir lain yang satu aliran dengan Weber adalah Greenberg, yang menyatakan bahwa aparatur birokrasi dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada aturan yang sudah ditetapkan. Intinya Greenberg menyebutkan bahwa posisi para birokrat itu hanyalah sebagai mesin negara.[8]
Jika ditelaah lebih lanjut, netralitas birokrasi sebagaimana dikonsepsikan oleh Weber, tidak sepenuhnya menjamin terhadap kemungkinan masuknya infiltrasi politik terhadap birokrasi. Hal ini didasarkan pada argumentasi Weber sendiri yang menyatakan bahwa disamping birokrasi itu mengerjakan hal-hal yang bersifat teknis-administratif, namun untuk posisi pimpinan departemen dalam suatu jabatan birokrasi harus dipimpin oleh seorang politisi yang proses perekrutannya dilakukan melalui pemilihan, karena hal itu merupakan jabatan politis dan menyangkut masalah kebijakan.[9] Sampai disini, teori Weber terlihat memberi ruang dua kemungkinan, pertama, birokrasi dituntut harus netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya, kedua, membuka kemungkinan bagi politisi untuk memimpin birokrasi, sedangkan dalam sebuah sistem politik di hampir semua negara, baik yang sudah mengalami proses demokratisasi maupun di negara yang masih otoriter, proses rekrutmen pejabat publik dilakukan melalui organisasi partai politik. Jika suatu partai politik berhasil mendudukkan kadernya di pemerintahan maka secara otomatis, memiliki misi perjuangan partai dalam pemerintahan, dan besar kemungkinan netralitas dan profesionalitas birokrasi seperti yang disarankan Weber tidak mungkin dilakukan secara utuh.
Atas dasar ini Arif Budiman memberikan penekanan bahwa pemerintah atau aparat birokrasi disamping sebagai lembaga yang netral (dalam arti hanya mengerjakan masalah teknis), juga merupakan lembaga yang bisa mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan yang bersifat subjektif dari pimpinan birokrasi yang menempati jabatan politis. Efek negatif dari model birokrasi Weberian ini dalam pemikiran Miftah Toha, disebut dengan gejala officialdom (kerajaan pejabat) dimana rajanya adalah para pejabat birokrasi. Dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa pimpinan birokrasi yang berada di level atas memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada aparatur birokrasi yang berada di level bawah.[10]
Fakta Historis Birokrasi Rusia
Dalam kasus Uni Soviet, fenomena officialdom dilakukan dan dikembangkan oleh pergerakan partai komunis. Timothy J. Colton[11], menggambarkan bagaimana partai komunis menyusupi organ pemerintahan di setiap tingkat, dimana banyak anggota partai menduduki jabatan pemerintahan dan hampir 90% menjalankan roda perekonomian. Di puncak piramid, sekretaris partai dan politbiro saling berkait erat dengan para pejabat tinggi di Presidium Soviet tertinggi dan para Dewan Menteri. Kekuasaan pembuatan keputusan yang utama dipercayakan kepada Presidium Dewan Menteri (PDM). Ketua Dewan Menteri yang juga ketua PDM, selalu dipegang atau diduduki oleh pimpinan Partai Komunis sejak kepemimpinan Lenin hingga Nikolay Tikhonov. Jabatan Ketua Dewan Menteri di negara-negara lain setara dengan Perdana Menteri. Tepat di bawah Dewan Menteri adalah aparat birokrasi yang sebagian besar diorganisasikan dalam kementerian-kementerian.
Begitupun pada masa Stalin, Theda Skocpol[12] mengilustrasikannya dengan ‘revolusi dari atas gaya Stalinis’. Pada tahun 1928, Stalin mulai meniru Tsar dengan membuang para aktivis kiri ke Siberia. Namun langkah-langkah sedrastis ini belum juga cukup. Akhirnya dia menyingkirkan para tokoh terkemuka Partai Bolsyevik, termasuk para tokoh "Kanan" seperti Bukharin. Faksi Stalinis sudah menguasai negara, tetapi belum menguasai seluruh Rusia. Birokrasi telah mengambil alih kekuasaan dari kelas pekerja di perkotaan, tapi pedesaan belum disentuh. Hal ini tiba-tiba menjadi perhatian Stalin pada tahun 1928, ketika kaum tani menolak memasok kota-kota. Stalin membalas dengan menjalankan kolektivisasi paksa. Dominasi perkotaan, yang pernah diajukan oleh kelompok oposisi kiri sebagai program kiri, dipaksakan oleh Stalin dengan implikasi lain. Sumber-sumber daya diperas dari pedesaan demi program akumulasi modal secara intensif. Dorongan untuk mengakumulasi modal merupakan dinamika kapitalis. Rusia telah menjadi sebuah masyarakat kapitalis tipe baru: kapitalisme negara. Setelah dekade 1930-an, upaya-upaya penguatan terhadap birokrasi pemerintahan dilakukan dengan cara memberikan otoritas kepada para aparat administrasi. Kemudian pada dekade 1940-an, sudah terbentuk pelembagaan kelompok elit pemerintahan, dan dilakukan dengan beberapa cara seperti memberikan insentif yang besar kepada kelompok ahli professional, pekerja yang dinilai produktif dan pejabat teknis seperti para administratur negara dan perwira militer. Hal ini dilakukan untuk mencapai target produksi yang sangat tinggi bagi penghasilan negara. Masa pemerintahan Stalin merupakan masa pemerintahan Diktator dalam sejarah Uni Soviet.
Setelah Stalin meninggal pada tahun 1953, kendali pimpinan Partai Komunis Uni Soviet berada di tangan Kruschev. Dalam mengendalikan pemerintahan, ia melakukan upaya reformasi di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Era Kruschev ditandai dengan proses de-Stalinisasi, untuk menerapkan proses demokratisasi. Selain itu, ia juga menghapuskan sistem komando administrasi birokrasi yang menjadi tumpuan pemerintahan pada masa Stalin. Namun upaya reformasi politik yang dilakukannya mendapat tantangan dan kritikan dari Partai Komunis sendiri dengan alasan bahwa program reformasi yang dilakukannya akan sangat membahayakan Partai Komunis. Kepemimpinan Khruschev berakhir pada tahun 1964, dan pucuk pimpinan Partai Komunis Soviet dipegang oleh Leonid Brezhnev, dan Kosygin menjadi Kepala Pemerintahannya. Era kepemimpinan Brezhnev merupakan era Uni Soviet kembali ke zaman Stalin. Brezhnev kembali memberlakukan sistem kendali oleh aparat birokrasi pemerintahan, dan mengobarkan kembali semangat sosialisme-komunisme internasional. Menjelang tahun pada 1980-an, Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik. Kemerosotan ekonomi akibat maraknya korupsi dan bobroknya birokrasi dan kuatnya budaya politik monolitik yang dibangun oleh pemerintah, telah menyebabkan sikap apatisme masyarakat secara massif. Beberapa upaya perubahan telah dilakukan oleh Yuri Andropov yang memerintah Uni Soviet pada tahun 1982-1984 dan oleh Konstantin Chernenko pada tahun 1984-1985. Sepeninggal Chernenko, muncul tokoh politik muda Uni Soviet, Mikhail Gorbachev dari Partai Komunis. Gorbachev melakukan langkah-langkah perubahan demokratisasi yang diwujudkan dalam kebijakan perestroika atau strukturisasi di segala bidang untuk mengantisipasi stagnasi penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang politik misalnya, dilakukan reformasi politik dengan cara memangkas aparatur birokrasi untuk efisiensi. Kebijakan demokratisasi dalam program perestroika, telah menyebabkan timbulnya gerakan-gerakan separatisme dan konflik antar etnik dalam masyarakat akibat kebijakan demokratisasi Gorbachev. Gerakan-gerakan itu kemudian menjadi titik awal terjadinya disintegrasi hingga menyebabkan runtuhnya kedigdayaan Uni Soviet dengan ditandai oleh pengunduran diri Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet, dan terpilihnya Boris Yeltsin sebagai pemimpin baru Rusia.[13]
Pada masa kejayaan Uni Soviet, penyelenggaraan pemerintahan didominasi oleh partai dan birokrasi pemerintahan, dan pada masa setelah kejatuhan Soviet, pemerintahan Rusia dihadapkan pada persoalan paling mendasar yang dihadapi Rusia yaitu bagaimana caranya mengembalikan kejayaan Rusia? Untuk menjawab persoalan ini sebagaimana dikemukakan Fahrurodji, ada 3 opsi pemikiran pada saat Soviet jatuh. Pertama, Rusia harus kembali kepada system pra-Bolshevik dengan mengadopsi elemen-elemen Imperium Rusia. Kedua, kembali kepada sistem Sosialisme Soviet. Ketiga, menempuh jalan demokratisasi dengan mengadopsi nilai-nilai demokrasi barat.[14] Ketiga pandangan ini sangat dominan sebagai alternatif jawaban bagi proses penyelenggaran pemerintahan Rusia di masa depan.
Era Boris Yeltsin merupakan kondisi dimana Rusia memasuki masa transisi. Pergulatan alternatif opsi mengenai visi pertama dan kedua untuk membangun kembali Rusia, berakhir pada masa pertama pemerintahan Yeltsin. Dalam suatu referendum, Yeltsin kembali terpilih sebagai Presiden Rusia untuk memimpin reformasi menuju demokratisasi. Corak kepemimpinan Yeltsin masih bersifat transisional, sehingga belum tertata dengan baik suatu system politik yang mapan dalam negara Rusia, sehingga sangat rentan dengan konflik politik yang muncul di dalam negeri. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Yeltsin adalah swastanisasi perusahaan negara. Ini merupakan konsekuensi dari sistem ekonomi pasar bebas. Kebijakan swastanisasi ini kemudian memunculkan kelompok baru dalam lingkar kekuasaan Yeltsin yaitu kelompok elit pengusaha lokal yang menguasai beberapa sumber yang menyangkut kepentingan orang banyak seperti minyak, gas, listrik dan lainnya. Kelompok elit ini dikenal sebagai kaum oligarki dalam lingkar kekuasaan Yeltsin. Kelompok ini sangat berpengaruh secara politik untuk mempengaruhi parlemen, dimana hal ini ditunjukkan dengan dibuatnya Undang-Undang yang menjamin keamanan dan terbebasnya Mantan Presiden dari tuntutan akibat kerugian yang ditimbulkan selama menjabat. Undang-Undang ini ditengarai sebagai upaya melindungi Yeltsin ketika ia turun jabatan dari Presiden.
Apa yang terjadi dalam sejarah Rusia memiliki beberapa kemiripan dgn apa yang terjadi di indonesia terutama pada masa orde baru, yakni sama-sama berbentuk negara-bangsa, sama-sama totaliter-sentralistik, sama-sama monoideologi, dan yang terpenting dari itu adalah negara dikuasai oleh suatu kelompok, dan kelompok yang mengelola kekayaan negara hanya untuk kelompoknya. Artinya, sebagian besar surplus value dalam cabang produksi utama negara diambil oleh kelompok itu dengan menggunakan negara, seperti petinggi partai, pejabat militer, dan pejabat birokrasi. Rusia berdiri di atas reruntuhan kapitalisme negara uni soviet. kapitalisme negara atau kapitalisme birokratik yang berkembang di uni soviet (prarusia,sebagaimana dikemukakan oleh Richard Robison[15] berpendapat bahwa kapitalis birokrat bukanlah kelas kapitalis murni.
Cara kelompok ini mengakumulasi modal bertumpu pada pengambilalihan wewenang dan sumber daya yang dimiliki negara. Pengambilalihan bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan sebatas memiliki secara personal dana-dana negara, mengumpulkan komisi dari proyek-proyek negara, atau dengan cara memanipulasi nilai kontrak kerja pembangunan. Sumber daya yang dimiliki kapitalis birokrat bukan modal dalam wujud material melainkan akses ke otoritas politik. Biasanya saham ditanamkan kapitalis birokrat dalam berbagai join venture dengan pemodal swasta sebagai imbalan koneksi ke pusat kekuasaan. Kapitalisme birokrasi merupakan basis struktural utama bagi industri yang dibimbing negara. Sebagai sebuah strategi pembangunan, industri model ini memudahkan para kapitalis birokrat memperkuat basis finansial dan kekuasaan politiknya. Kendali atas administrasi publik memungkinkan birokrat sipil dan militer memperdagangkan kebijakan atau menginvestasikan posisi istimewa tersebut dalam perusahaan domestik dan asing untuk mendapat rente. Di lain pihak, para pejabat negara yang mengambil control alat-alat produksi publik bisa mem-privat-kan perusahaan-perusahaan milik negara untuk menambah penghasilan pribadi dengan jalan memperjualbelikan produk-produk perusahaan negara atau menginvestasikan aset dan monopoli jasa-jasa pelayanan di perusahaan-perusahaan swasta.
Kemunculan dan berkembangnya kapitalis jenis ini menurut Robison, muncul dari sebuah birokrasi patrimonial, yang di dalamnya batas antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi terlihat samar-samar. Dari argumen Robison, birokrasi Soviet bisa dilihat dari dua hal, yakni terbentuk secara kultural dan struktural. Pertama, pembentukan secara kultural dimungkinkan dengan adanya sejarah Uni Soviet (nation-building, State-building, dan restruktutisasi ekonomi) yang dibentuk dari hasil integrasi bangsa yang dulunya mempunyai system birokrasi sendiri. Terlepas apakah cara integrasi bangsa diwarnai dengan kekerasan atau merupakan keinginan dari bangsa tersebut untuk bergabung dalam Uni Soviet, sistem sentralisme Soviet sebenarnya memberikan ruang kemandirian bagi negara-negara yang tergabung untuk menentukan urusan dapur sendiri. sistem politik di negara yang menganut federalisme seperti Rusia pasca Soviet, pemerintahan lokal pada beberapa pos mempunyai independensi tersendiri. Di sinilah arti penting kontribusi patrimonialisme merebak dalam sistem sosialis soviet. Sistem politik soviet yang dikuasai oleh para birokrat adalah semakin terfragmennya massa berdasarkan jenis rente yang dikuasai oleh elit-elit dalam birokrasi. Kedua, pembentukan birokrasi secara struktural hadir di mana kelas dominan yang baru muncul membutuhkan perluasaan akses pengambilan sumber daya dan surplus produksi.
Luky Djani[16] menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Boris Yeltsin mengenai privatisasi dimana sekitar 122 ribu badan usaha milik negara dilego dan sedikitnya 900 ribu perusahaan kecil memperoleh izin pendirian, kebijakan ini kemudian menciptakan terapi kejut pada ekonomi Rusia. Alhasil, ekonomi malah stagnan dan korupsi meroket. Rusia kini dikenal dengan tingkat korupsi yang endemik dan maraknya mafia. Privatisasi yang dilakukan secara progresif malah dimanfaatkan oleh birokrasi-teknokrat dan communist party apparatchik dengan mentransfer BUMN dan aset negara lainnya menjadi perusahaan milik pribadi. Aksi yang membonceng penciptaan rezim property rights ini dikenal dengan istilah nomenclature privatization. Alih-alih mendapat pemasukan dari privatisasi, yang terjadi perpindahan kepemilikan aset negara ke tangan oknum. Kebijakan market-oriented reform Yeltsin diboikot birokrasi dan apparatchik yang mengejar rente.
Keuntungan dari rent-seeking oleh para robber baron kemudian diparkir di luar negeri (capital flight), hal yang wajar dalam komunitas rent-seeker, dan tidak diinvestasikan di dalam negeri. Kalaupun ada, hasil keuntungannya digunakan untuk membentuk jaringan klientisme yang baru. Di level birokrasi rendah, praktik suap dan pungutan liar menjadi sesuatu yang sudah dianggap lumrah. Tiadanya koordinasi dalam praktik pungutan liar tidak hanya melambungkan ekonomi biaya tinggi, tapi juga memperumit pelayanan birokrasi. Salah satu analisis akan ketidakmampuan Rusia dalam menutup defisit anggaran adalah minimnya pemasukan dari sektor pajak, karena perilaku birokrasi yang korup mengantongi uang pajak. Dampaknya, sewindu pasca-glasnost dan perestroika, Rusia menjadi pasien ketiga terbesar dari Bank Dunia sekaligus klien terbesar IMF dengan mengkonsumsi seperlima outstanding loan.
Rapuhnya kondisi politik Rusia menjadi agenda tersendiri bagi Presiden baru setelah Yeltsin, yaitu Vladimir Putin. Jika di era Yeltsin masih bercokol kekuatan elit pengusaha atau kaum oligarki yang menguasai beberapa resources negara, maka dalam kebijakan pemerintah Putin ditindak secara tegas dengan mengedepankan aturan penegakan hukum.[17] Reformasi ekonomi yang sedang dijalankan oleh Putin untuk mengembalikan kebangkitan rusia, mau tidak mau harus diikuti dengan upaya reformasi birokrasi. Hal ini harus dilakukan sebagaimana dianjurkan oleh Juan Linz dan Alfred Stepan bahwa dalam suatu negara yang baru menerapkan demokratisasi dimana kondisi politiknya masih rapuh, maka program penting yang perlu dijalankan adalah bukan memperkuat birokrasi untuk kekuasaan politik, namun bagaimana membuat ‘birokrasi negara yang bisa digunakan’ atau birokrasi meritokratik professional yang dijamin oleh standar kehidupannya yang layak.[18] Sementara Heckscher dan donellon, menawarkan suatu pendekatan alternatif bahwa bentuk organisasi birokrasi masa depan yaitu post bureaucratic organization, yang tidak sama—sekaligus kritik terhadap teori Weber. Bentuk organisasi birokrasi masa depan ini tidak hanya menempatkan diri pada koherensi internal dan pemusatan kekuasaan, namun lebih mengedepankan faktor interaksi eksternal dan interkasi social, tidak mengedepankan powering namun menonjolkan empowering.
Penutup
Secara umum dapat digambarkan bahwa kondisi birokrasi dalam pemerintahan Rusia merupakan variabel dependen atau tergantung pada situasi politik yang mengitarinya. Namun jika ditarik pada fase politik, birokrasi Rusia mengalami perubahan dalam tiga fase dalam politik Rusia. Pertama, pada masa Uni Soviet, birokrasi Rusia mewujud menjadi kekuasaan negara karena dikendalikan oleh partai komunis Soviet. Kedua, pada masa setelah Soviet hancur, birokrasi Rusia mengalami reformasi ke arah demokratisasi. Ketiga, masa kini di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, birokrasi Rusia menuju proses professionalisasi seiring dengan kuatnya demokratisasi.
DAFTAR PUSTAKA
Budiman, Arif, Teori Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Jakarta: Gramedia, 2002
Diamond, Larry, Developing Democracy Toward Consolidation, Yogyakarta: IRE Press, 2003, hal. 114
[1] Timothy J. Colton dalam Karl W. Deutsch, et.al., Comparative Government: Politics of Industrialized and Developing Nations, Boston : Houghton Mifflin, 1981 sebagaimana dikutip oleh Colin MacAndrews dan Mochtar Mas’oed, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 159
[2] Theda Skocpol, Negara dan Revolusi Sosial: Suatu Analisis Komparatif Tentang Prancis, Rusia dan Cina, Jakarta: Erlangga, hal. 227
[3] A. Fahrurodji, Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005 hal. 186-187
[4] Birokrasi berasal dari kata “bureau” yang berarti ‘meja tulis’ dimana para pejabat saat itu bekerja di belakangnya. Munculnya kajian terhadap birokrasi salah satunya dipicu oleh kondisi yang terjadi dalam Pemerintahan Prancis dan negara Eropa lainnya yang saat itu memiliki kinerja yang sangat buruk dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan mengeksploitasi rakyat secara berlebihan. Untuk menyindir dan mengkritik kinerja para pejabat yang buruk itu digunakanlah istilah “bureaumania” yang kemudian melahirkan beberapa varian kata; bureaucatie (Prancis), burocratie (Jerman), burocrazia (Italia), dan bureaucracy (Inggris). Budi Sutiono, Jaring Birokrasi, Tinjauan dari Aspek Politik dan Administrasi, Jakarta : Gugus Press, 2002 hal. 21-22 dalam Tony Adrianus Pito, et.al., (penyunting), Mengenal Teori-Teori Politik, 2005, hal. 881
[5] Arif Budiman, Teori Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Jakarta: Gramedia, 2002, hal. 87
[6] Miftah Toha, op.cit. hal. 22-24
[7] Miftah Toha, Birokrasi Politik di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, hal. 17-18
[8] Arief Budiman, op.cit. hal. 88
[9] Ibid. hal. 88-89
[10] Miftah Toha, op.cit. hal. 2
[11] Timothy J. Colton dalam Colin MacAndrews dan Mochtar Mas’oed, op.cit. hal. 162-172
[12] Theda Skocpol, op.cit. hal. 246-252
[13] Fahrurodji, op.cit. hal. 143-191
[14] ibid. hal. 189-190
[15] Richard Robison, The Rise of Capital, 1986 dalam Andrew MacIntyre, Business and Politics in Indonesia, Australia: Allen and Unwin, 1991, hal. 14-16
[16] Luky Djani, Peneliti Indonesia Corruption Watch, dalam Koran Tempo, 15 November 2006
[17] Fahrurodji, op.cit. hal. 204
[18] Dikutip oleh Larry diamond, Developing Democracy Toward Consolidation, Yogyakarta: IRE Press, 2003, hal. 114
Tidak ada komentar:
Posting Komentar